JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menetapkan 146 orang petugas imigrasi dari seluruh Indonesia sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Senin (04/11/2024). Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto yang memimpin apel tersebut menyebutkan, implementasi Desa Binaan Imigrasi dan penetapan Pimpasa merupakan pengejawantahan dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, terutama Asta Cita Ketujuh yaitu “memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”.

“Petugas  Imigrasi  Pembina  Desa adalah juga merupakan wujud pelaksanaan 13 program akselerasi  Kementerian  Imigrasi  dan  Pemasyarakatan kedelapan, yang menekankan pada pencegahan TPPO dan TPPM. Masyarakat Indonesia berhak untuk berupaya sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka, termasuk memilih kesempatan bekerja di luar negeri. Namun demikian, Pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasi risiko  manipulasi  dan  penyelundupan  manusia  oleh  oknum  tak bertanggung jawab dalam proses persiapan dan penyaluran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI),” tutur Menteri Agus.

Program Pimpasa merupakan salah satu program skala nasional Kementerian Imipas bersama pemerintah daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus dari Desa Binaan Imigrasi adalah mempermudah akses informasi terkait Paspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor imigrasi. Selain itu, program ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO)   dan   tindak   pidana  penyelundupan  manusia  (TPPM),  khususnya  melalui  jalur penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural. Hingga saat ini, terdapat total 125 Desa Binaan Imigrasi di seluruh Indonesia.

“Pimpasa juga akan mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian. Jadi sifatnya sebagai early warning system terhadap informasi keimigrasian,” lanjutnya.

Mengacu pada pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tanggal 27 Maret 2024, di tahun 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Sementara itu, data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023 menunjukkan bahwa pada 2022, sebanyak 99,8% PMI di sektor informal merupakan wanita. Dari  segi  tingkat  pendidikan,  lebih  dari  70%  PMI  merupakan  lulusan  Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Agus Andrianto menjelaskan, tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mencari peruntungan di luar negeri tidak dibarengi dengan literasi yang cukup. Hal ini membuka celah bagi oknum tak bertanggung jawab melakukan manipulasi dan memberi iming-iming kesejahteraan bekerja di luar negeri secara ilegal yang berujung petaka.

Oleh   karena  itu,  jelasnya,  melalui  keberadaan  Pimpasa  pada  Desa  Binaan  Imigrasi, Kementerian Imipas secara berkelanjutan mengedukasi masyarakat, termasuk siswa sekolah menengah, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saat mengajukan permohonan paspor. Selain itu, mereka yang berniat bekerja di luar negeri wajib mendaftar melalui instansi yang terverifikasi oleh BP2MI.

“Pekerja migran berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa, maka sepatutnya kita arahkan dan lindungi dengan sebaik-baiknya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung penuh pencegahan serta pemberantasan TPPO dan TPPM untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.

JAKARTA  -  Warga  negara  asing  (WNA)  pemegang  Izin  Tinggal  Tetap  (ITAP)  dan  Izin  Tinggal Terbatas  (ITAS)  kini  dapat  melintasi  autogate  imigrasi  di  bandara  Soekarno-Hatta  dan  Ngurah Rai.  Sebelumnya,  autogate  dapat  digunakan  oleh  WNA  yang  memiliki  e-Visa  maupun  Bebas Visa Kunjungan (BVK).

“Integrasi  sistem  penerbitan  visa  dan  izin  tinggal  dengan  sistem  autogate  mengeskalasi performa  layanan  keimigrasian  di  perlintasan.  Sebelumnya,  WNA  pemegang  ITAP/ITAS melakukan  pemeriksaan  imigrasi  di  konter  oleh  petugas,  walaupun  memang  ada  konter  khusus. Sekarang  experience  -nya  lebih  ringkas,  lebih  menyenangkan  dan  sangat  efektif,”  ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam.

Dalam  periode  Januari-September  2024,  tercatat  sebanyak  3.518.963  WNA  yang  melintas masuk  dan  keluar  Indonesia  melalui  autogate,  atau  rata-rata  sekitar  390.000  WNA  per  bulan. Proses  autogate  yang  hanya  membutuhkan  waktu  15-25  detik  per  orang  memperlancar  lalu lintas  pemeriksaan  keimigrasian  sehingga  volume  pelintas  yang  menggunakan  autogate meningkat  secara  konstan.  Saat  ini,  total  autogate  yang  beroperasi  di  Bandara  Internasional Soekarno-Hatta  sebanyak  78  unit,  sementara  di  Bandara  Internasional  I  Gusti  Ngurah  Rai sebanyak 90 unit.

Direktorat  Jenderal  Imigrasi  menerbitkan  134.037  izin  tinggal  terbatas  dan  3.648  izin  tinggal tetap  s/d  September  2024.  Dengan  peningkatan  pelayanan  publik  melalui  digitalisasi  sistem, khususnya  optimalisasi  autogate  ,  Ditjen  Imigrasi  semakin  memudahkan  pemegang  ITAP/ITAS yang juga merupakan  frequent travelers .

“Digitalisasi  layanan  keimigrasian  orang  asing  diterapkan  mulai  dari  permohonan  visa  secara online  melalui  website  evisa.imigrasi.go.id.  Tak  hanya  itu,  pengambilan  data  biometrik  kini  bias dilakukan  secara  mandiri  melalui  website  tersebut,  sehingga  pemohon  tidak  perlu  lagi  hadir  dikantor  imigrasi.  Begitupun  pada  saat  perpanjangan  izin  tinggal,  semua  dilakukan  secara  digital,”ujar Godam.

Kemudahan  yang  didapatkan  oleh  WNA  pemegang  ITAP/ITAS  ini  tidak  mengurangi  aspek keamanan,  teknologi  face  recognition  pada  autogate  memastikan,  semua  orang  yang  lewat tidak termasuk dalam daftar cekal atau  red notice .

“Kami  dorong  terus  upaya-upaya  untuk  menarik  minat  WNA  berkualitas  datang  ke  Indonesia, sehingga  negara  mendapatkan  dampak  yang  positif  terutama  dari  segi  ekonomi.  Kebijakan  visa dan  izin  tinggal  kami  implementasikan  sebagai  filter  namun  sekaligus  memudahkan  di  waktu yang bersamaan,” pungkas Godam.

Bandung - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih penghargaan Terbaik II Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2024 kategori Media Sosial. Penghargaan ini diberikan pada acara Anugerah Media Humas yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Pullman Hotel, Bandung pada Kamis (10/10/24).

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (Karo Hukerma), Hantor Situmorang yang menerima penghargaan tersebut merasa bersyukur atas penghargaan yang diberikan.

Usai menerima penghargaan, Karo Hukerma mengatakan, bahwa saat ini Humas Kemenkumham terus berinovasi di dalam  menyampaikan informasi dan kinerja pemerintah kepada masyarakat.

"Menurut saya untuk mendapatkan penghargaan ini bukanlah hal mudah. Banyaknya peserta yang berpartisipasi menunjukan persaingan yang positif dari berbagai kalangan untuk berlomba-lomba memberikan informasi yang terbaik kepada publik," tandas Hantor.

Hantor berharap setelah menerima penghargaan ini akan menumbuhkan semangat dan energi baru di bidang kehumasan Kemenkumham dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

"Media sosial saat ini menjadi salah satu media yang paling dekat dengan masyarakat khususnya generasi muda. Untuk itu kami terus melakukan berbagai inovasi dan kreasi yang relevan dalam bidang kehumasan sebagai corong  informasi", ujar Hantor.

Selain itu, menurut Karo Hukerma, berhasilnya Kemenkumham meraih penghargaan ini tidak lepas dari dukungan dan arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Nico Afinta, dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

"Menkumham memberikan perhatian penuh terhadap keterbukaan informasi publik di instansi yang dipimpinnya. Sejalan dengan hal tersebut, Sekjen Kemenkumham juga memberikan arahan agar media sosial dapat dikelola maksimal untuk mempermudah penyebaran informasi dan publikasi ke masyarakat," ucap Hantor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prabu Nindya Revolusi mengatakan, bahwa penghargaan ini diberikan atas dasar pengelolaan media sosial yang penuh kepekaan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi artificial Intellegence (AI) dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media sosial.

"Humas yang unggul adalah humas yang mampu memanfaatkan dan mendominasi AI dalam menyampaikan informasi kepada publik", kata Prabu.

Lebih lanjut Prabu mengatakan, di tengah perkembangan teknologi saat ini, pengampu humas harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan AI untuk mempermudah pekerjaannya dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"Humas harus sering menggunakan AI dalam dalam mengerjakan tugas. Misalnya untuk memproduksi konten, mencari ide, melihat sentimen publik, dan kegiatan lainnya," kata saat memberikan sambutan.

Prabu mengatakan, bahwa peran humas tidak akan tergantikan oleh AI. Kedepannya AI akan menjadi alat untuk mengerjakan pekerjaan rutin sehingga humas dapat fokus mengerjakan hal-hal yang lebih strategis.

"Humas harus menjadi navigator komunikasi publik di era kesadaran artifisial. Teknologi AI pada akhirnya dapat digunakan untuk menjaga citra positif", tutup Prabu.

Anugerah Media Humas (AMH) adalah ajang kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo sebagai apresiasi atas kinerja dan inovasi kehumasan Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Pemerintah Daerah dari seluruh Indonesia.

Pada AMH 2024 ini, terdapat 162 instansi yang ikut berpartisipasi baik dari Kementerian/ Lembaga, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Pemerintah Daerah. Pemberian penghargaan terdiri dari kategori media sosial, kampanye komunikasi publik, penerbitan media internal (inhouse magazine) , siaran pers media online, website, dan audio visual. Penjurian sendiri dilakukan oleh para praktisi kehumasan yang kompeten dibidangnya.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/09/2024). Dalam UU Keimigrasian terbaru, terdapat sembilan angka perubahan, salah satunya tentang dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang dapat menjadi bukti kewarganegaraan Indonesia.

Mengacu kepada International Civil Aviation Organization (ICAO), paspor didefinisikan sebagai dokumen yang diterbitkan oleh otoritas berwenang dari suatu negara yang sah untuk perjalanan internasional. Paspor mengidentifikasikan pemegangnya sebagai warga negara dari negara penerbit dan merupakan bukti hak pemegang untuk kembali ke negara tersebut.

Mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna menyampaikan, optimalisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait kepastian hukum, termasuk dalam konteks mobilitas antarnegara. Sementara itu, dari sisi Imigrasi, kompleksnya mobilitas orang antarnegara tersebut memunculkan ancaman dan risiko yang semakin beragam terhadap petugas Imigrasi.

"Dalam perkembangannya, beberapa aspek penguatan yang diperlukan oleh Ditjen Imigrasi yaitu berkaitan dengan perbaikan layanan, perlindungan diri [bagi petugas imigrasi], alasan penolakan orang keluar wilayah Indonesia hingga jangka waktu penangkalan," ujar Menkumham.

Terkait penangkalan, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menjelaskan "Jangka waktu penangkalan diperlukan untuk menangkal masuknya WNA bermasalah. Misalnya seorang WNA melakukan kejahatan di Indonesia bisa ditangkal masuk 10 tahun atau bahkan seumur hidup".

Dalam Undang-Undang Keimigrasian yang baru mengakomodasi perbaikan layanan yang dengan pengaturan masa berlaku izin masuk kembali (multiple entry permit) yang disamakan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas (ITAS), atau izin tinggal tetap (ITAP) yang dimiliki orang asing.

"Untuk bisa masuk dan keluar Indonesia secara leluasa, orang asing pemegang ITAS /ITAP juga harus memiliki izin masuk kembali (IMK). Sebelumnya, paling lama izin yang diterbitkan hanya dua tahun, kalau dia [orang asing] punya ITAP lima tahun, dia harus ke kantor imigrasi untuk perpanjang [IMK] setiap habis masa berlaku. Sekarang enggak perlu lagi" tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim dalam kesempatan berbeda.

Selain itu, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia. Perubahan aturan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011.

Di samping itu, UU Keimigrasian terbaru mengakomodasi kebutuhan pejabat Imigrasi, yakni di bidang penegakan hukum, untuk dibekali senjata api. Penggunaan senjata api ini akan diatur secara rinci dalam peraturan menteri.

"Sebelumnya, di tahap pertama pembahasan RUU, kami menjelaskan kepada DPR bahwa sudah ada beberapa kejadian tragis di mana petugas Imigrasi gugur dalam tugas. Saat melakukan pengamanan orang asing, mereka diserang, orang asing tersebut membawa senjata dan petugas tidak dibekali apapun untuk melindungi nyawanya, karena tidak ada aturan yang mengakomodasi hal ini," jelas Silmy.

"Alhamdulillah setelah perjuangan yang luar biasa, kita bisa punya regulasi keimigrasian yang baru, payung hukum baru, yang kita siapkan untuk dapat menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan," tutup Silmy.

JAKARTA - Data perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada periode Januari-Agustus 2023 dan Januari-Agustus 2024 menunjukkan adanya kenaikan signifikan dalam arus kedatangan warga negara asing (WNA) di bandara tersebut. Pada tahun 2023 di periode tersebut, jumlah kedatangan WNA yakni 3.641.896 orang. Sementara pada tahun 2024 di periode yang sama, jumlah kedatangan WNA menjadi 4.465.685 orang. Dengan demikian, terdapat tambahan 823.789 WNA, atau naik 22,62%,, yang tiba di bandara Bali di tahun 2024.

Untuk keberangkatan, tren yang sama juga terlihat. Pada tahun 2023, sebanyak 3.666.540 penumpang tercatat berangkat melalui Bandara Ngurah Rai, sedangkan pada tahun 2024, jumlah ini meningkat menjadi 4.481.939 penumpang, atau bertambah sebanyak 22,24%. Secara total, arus penumpang yang melintasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (baik kedatangan maupun keberangkatan) dari Januari-Agustus 2024 mencapai 8.148.479 orang

“Peningkatannya [kedatangan WNA di Bali] di atas 20% dibanding tahun lalu. Salah satu faktor yang berpengaruh yaitu optimalisasi layanan WNA yang kami lakukan secarakomprehensifdengan menyediakanlayananvisasecaraonlinemelaluiwebsite evisa.imigrasi.go.id. Di website tersebut, WNA dapat membuat semua jenis visa Indonesia, termasuk visa on arrival, bahkan juga dapat memperpanjang izin tinggal. Pengajuan dapat dilakukan kapanpun dan di manapun, ditambah lagi pembayaran dapat dilakukan dengan kartu kredit seperti saat berbelanja online,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (12/09/2024).

Ia menambahkan, selain optimalisasi layanan visa, Imigrasi telah mengoperasikan 60 autogate di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai sejak Maret 2024. Autogate tersebut dapat digunakan oleh warga negara asing, sehingga lalu lintas

pemeriksaan keimigrasian menjadi semakin cepat dan nyaman. Proses pemeriksaan Imigrasi dengan autogate hanya membutuhkan waktu 15-25 detik per penumpang.

Kenaikan angka kedatangan WNA tersebut juga mencerminkan peningkatan aktivitas penerbangan dan pergerakan penumpang pasca-pandemi. Silmy menyebut, tingginya angka perlintasan tersebut perlu didukung dengan peningkatan pelayanan berbasis digital yang berkelanjutan.

“Saat ini Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan visa yang lebih selektif jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Negara-negara yang sebelumnya bisa ke Indonesia dengan bebas visa, sekarang mayoritas perlu apply VoA. Akan tetapi justru jumlah kedatangan lebih tinggi sekarang karena kita mudahkan, dari mulai pembuatan VoA secara online sampai pemeriksaan Imigrasi di bandara pakai autogate. Kita usahakan supaya mereka mendapat experience yang terbaik,” tutur Silmy.